Sinergi dan Regulasi yang Jelas Kunci Peningkatan Kesejahteraan di Banten

26-03-2025 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025). Foto: ssb/vel

PARLEMENTARIA, Banten – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya sinergi antar-stakeholder dan regulasi yang mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025) yang bertujuan menyerap aspirasi serta mengawasi kebijakan di bidang pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi publik.


Menurut Yoyok, setiap stakeholder, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan media, harus memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tax lane-nya itu harus jelas, bagaimana agar mitra dan stakeholder yang ada, baik UMKM, industri kreatif, maupun pariwisata, bisa benar-benar satu tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Namun, ia menyoroti bahwa koordinasi antar-kementerian dan stakeholder masih menjadi tantangan. "Koordinasi itu mudah diucapkan, tapi dalam praktiknya sering tidak berjalan efektif. Misalnya, saat pariwisata mengalami penurunan, justru ada kebijakan yang membuat tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibanding tiket domestik. Ini kan ironis," tegasnya.


Selain itu, ia juga menyoroti arus impor yang terlalu deras, yang berakibat pada persaingan berat bagi industri kreatif dan UMKM lokal.


"Di satu sisi, kita punya program besar untuk menumbuhkan UMKM dan industri kreatif, tapi di sisi lain, impor dibiarkan terbuka lebar. Kalau begini, bagaimana kita bisa bersaing?" katanya.


Yoyok menekankan bahwa ekosistem ekonomi harus terintegrasi, dengan kebijakan yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah. "Satu pemerintahan harus seiring seirama. Jangan satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kalau tidak, kebijakan yang dibuat tidak akan efektif," ujarnya.


Menjawab pertanyaan terkait regulasi, Yoyok menyatakan bahwa regulasi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan solusi, bukan hambatan. "Regulasi dibuat untuk membatasi yang perlu dibatasi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan sektor-sektor yang masih kurang berkembang. Regulasi tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu," tegasnya.


Ia juga menegaskan bahwa regulasi yang tepat akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi UMKM dan industri kreatif lokal.


Terkait potensi Banten, Yoyok menilai bahwa provinsi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan ekonomi. "Siapa sih yang tidak kenal Banten? Potensi pariwisata dan budayanya sangat besar. Tapi kita tahu sendiri, secara ekonomi masih banyak tantangan," katanya.


Ia optimistis bahwa masyarakat Banten memiliki mental pejuang yang mampu menghadapi kesulitan. Namun, ia mengingatkan bahwa kekompakan dan kerja sama adalah kunci untuk keluar dari tantangan ekonomi saat ini.


"Di saat sulit seperti ini, manusia punya naluri untuk bertahan dan berjuang. Tapi kita harus hadapi bersama, jangan sampai ada pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan," pungkasnya.


Dalam kunjungan ini, Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan bahwa kunci utama peningkatan kesejahteraan di Banten adalah sinergi, regulasi yang mendukung, serta pengelolaan ekonomi yang terarah. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah bisa lebih solid dalam merumuskan kebijakan, sehingga sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di Banten bisa tumbuh optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...